PKS Prihatin Setgab Ribut Masalah Koalisi Daripada Pikirkan Rakyat

Jakarta (5/4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan sikap partai koalisi dalam Setgab yang lebih meributkan jabatan menteri, daripada memikirkan nasib rakyat. Apalagi, saat ini harga barang kebutuhan masih tinggi, padahal harga BBM tidak jadi naik.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (4/5) menanggapi pernyataan anggota koalisi yang malah meributkan jabatan menteri, tapi melupakan nasib rakyat kecil.

"Isu setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat. Isu besar pemerintah seharusnya fokus mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah BBM akan naik, kapan dan berapa naiknya,"  tegas Mahfudz.
Menurut Mahfudz, pemerintah harusnya fokus menjawab persoalan harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik. Padahal, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi batal dilakukan per 1 April lalu.
"Bagaimana pemerintah bisa menurunkan harga kebutuhan dasar masyarakat. Ini yang dibutuhkan rakyat dari pemerintah," imbuhnya.
PKS, lanjut Mahfudz, siap menerima konsekuensi apa pun terkait sikap politik mereka yang menolak rencana kenaikan harga BBM.
"Setgab jangan membuat sibuk masyarakat dengan isu koalisi. Turunkan harga-harga sekarang. Itu keinginan masyarakat," tegas dia.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Lebih Penting Pikirkan Nasib Rakyat Kalau BBM Jadi Naik

Jakarta (3/4) –  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa pemberitaan media dan opini publik yang lebih banyak menyorot konflik politik (seperti nasib PKS dalam koalisi) dikhawatirkan akan menghilangkan esensi atau mereduksi makna penolakan penaikan harga BBM oleh rakyat.

“Janganlah isu penolakan penaikan harga BBM yang menjadi isu publik berubah arah menjadi isu elitis soal polemik dan konflik politik diantara partai-partai khususnya yang tergabung dalam koalisi,” demikian saran Jazuli Juwaini, yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini, Paripurna DPR telah usai. Sikap fraksi-fraksi juga sudah jelas. Keputusan telah diambil, meskipun keputusan DPR RI tersebut masih akan diuji materi baik secara formil maupun materiil. Bagi PKS yang terpenting adalah bagaimana nasib rakyat seteleh keputusan Paripurna tersebut.
“Sikap kami jelas. Kami dengar suara rakyat, tolak kenaikan harga BBM. Sebagai konsekuensi kami berbeda dengan pendapat mayoritas fraksi koalisi, silakan Pak SBY evaluasi PKS. Kami siap apapun keputusannya karena prerogatif ada di tangan Presiden SBY. Demikian saja, titik, tidak usah diperdebatkan,” tegas Jazuli Juwaini.
“Selebihnya kami tidak tertarik bicara nasib kami di koalisi. Lebih penting bagi kami untuk membicarakan nasib rakyat pasca paripurna yang menyetujui penaikan harga BBM dengan syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat 6A UU APBN 2012,” lanjut Anggota Komisi VIII ini.
Terkait posisi PKS pasca Paripurna DPR RI, Jazuli menjelaskan, “Nyatanya, kami saat ini masih bersama koalisi di pemerintahan – sebelum ada keputusan lain dari Pak SBY (mengeluarkan PKS). Maka kami akan tetap memberikan masukan kepada pemerintah/presiden agar BBM bersubsidi tidak dinaikkan, betapapun pemerintah diberikan peluang oleh UU APBN Pasal 7 ayat 6A tersebut,” ungkap Jazuli.
PKS akan tetap mendesak dan mendorong pemerintah untuk melakukan gerakan penghematan (efisiensi) nasional yang masif dan efektif pada pos-pos anggaran di semua kementerian/lembaga. PKS juga akan mendesak pemerintah untuk secara bertahap melakukan penghematan penggunaan energi fosil ini serta melakukan alih energi dari minyak ke energi alternatif supaya kita tidak salalu kerepotan menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.
“Apapun akan kami lakukan agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, dan hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sehingga rakyat miskin yang hidupnya sudah sulit dan terhimpit tidak bertambah lagi bebannya. Inilah pendapat dan pendirian kami,” pungkas Jazuli Juwaini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pemerintah Harus Jamin Raskin Tepat Sasaran

Jakarta (28/3) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta pemerintah harus bisa memberikan jaminan bawah penyaluran Raskin untuk tahun 2012 yang direncanakan untuk 17,48 juta rumah tangga sasaran (RTS) dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan bisa tepat sasaran. Pasalnya, sebagaimana diatur dalam Inpres No 7 tahun 2009 tentang perberasan menetapkan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin. Secara eksplisit di dalam Pedoman Umum Raskin 2012 secara jelas disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog untuk disalurkan sampai Titik Distribusi (TD). Jadi jelas disini, sebagai operator Perum Bulog tidak langsung menyalurkan kepada RTS tetapi hanya sampai pada Titik Distribusi dan tidak sampai pada RTS.

Lebih lanjut Legislator FPKS Dapil Sumbar ini menambahkan Perum Bulog memiliki keterbatasan wewenang dan tanggung jawab dalam penyaluran dan disribusi raskin. Hal ini merupakan titik rawan terhadap penyimpangan. “Kita minta agar pemerintah memberikan jaminan agar raskin bisa sampai ke sasaran. Untuk itu, mekanisme perlu diubah dimana Perum Bulog harus bertanggung jawab penuh untuk mendistribusikan sampai pada RTS. Kalau seperti yang sudah berjalan, Bulog bisa lepas tangan.”,  papar Hermanto

Setelah Raskin sampai ke Titik Distribusi, maka Untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 (enam) Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi). Oleh karena itu pelaksanaan Program Raskin sangat tergantung pada peran Pemerintah Daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan, biaya operasional dll.

Dengan sasaran Raskin tahun 2012 adalah 17,48 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No 7 tahun 2009 tentang perberasan menetapkan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin.

Sebagai gambaran, Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN.

RUU Desa Harus Mendorong Kesejahteraan Rakyat

Jakarta (4/4) - Anggota Pansus RUU Desa DPR RI Hermanto menyatakan RUU Desa harus mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat dan hadirnya tata kelola Desa yang baik, transparan dan akuntabel. Sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, RUU Desa perlu meletakkan posisi Desa dengan sebutan lain secara tepat: misalnya Nagari di Sumatera Barat, diganti menjadi Joron, dengan tetap menjaga orisinilitas Nagari sebagai Pemerintahan adat.

Sehingga pembangunan bisa berjalan secara adil, merata dan seimbang. Lebih lanjut Legislator Partai Keadilan Sejahtera Dapil Sumbar ini menekankan RUU Desa harus memberikan dorongan bagi masyarakat desa untuk tumbuh, berdaya dan mengembangkan potensi sumberdaya lokal yang ada di pedesaan sehingga bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dialami desa selama ini.
Sebagai gambaran, menurut Hermanto, Desa memiliki posisi strategis di dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Posisi strategis yang dimiliki desa tentu akan efektif ketika desa dikelola dengan baik. Menghadirkan tata kelola desa yang baik (good village governance) mesti menjadi tekad dan komitmen bersama untuk dimpelemntasikan. Sehingga keberadaan desa benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Din: Dukung Kenaikan BBM, 5 Parpol Khianati Suara Rakyat!

Jakarta/detiknews- Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyesalkan keputusan lima partai politik mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui revisi UU APBN Perubahan tahun 2012. Bagi Din, keputusan kelima parpol yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB telah mengkhianati suara penolakan kenaikan harga dari rakyat.

“Sangat mengecewakan, lima partai politik bermain-main dengan aspirasi rakyat. Sudah sangat jelas survei menunjukkan sekitar 90 % rakyat menolak kenaikan harga BBM,” kata Din Syamsuddin kepada detikcom, Minggu (1/4/2012).

Menurut Din, masyarakat menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM karena bakal menambah beban ekonomi dengan ikut naiknya harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi.

Penolakan ini juga disuarakan melalui unjuk rasa yang digelar mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat yang dilakukan secara masif serempak di daerah.

“Seharusnya sinyal penolakan ini ditangkap oleh partai politik sebagai aspirasi rakyat. Sayangnya sebagian parpol tidak menangkapnya justru mempertimbangkan kepentingan koalisi,” sindirnya.

Seperti diketahui, harga BBM batal dinaikan per 1 April 2012. Dalam putusan revisi UU APBN Perubahan 2012, DPR menyetujui tambahan pasal 7 ayat 6 A yang memberi kewenangan bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai US$ 120 per barel dalam enam bulan terakhir.

“Muhammadiyah berpendapat meyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar bebas bertentangan dengan keputusan MK yang membatalkan Pasal 28 ayat 2 UU Migas. Ini persoalan mendasar, yang seyogyanya semua parpol harus berkomitmen kepada penegakan konstitusi dan kedaulatan negara di bidang ekonomi,” pungkasnya.

Kendati begitu Din memberi apresiasi kepada empat fraksi yakni PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura menolak amandemen Pasal 7 ayat 6 yang menyebut harga eceran BBM tidak mengalami kenaikan.

“Muhammadiyah sangat menghargai PDIP, Hanura, Gerindra, dan PKS yang memilih menolak kenaikan harga BBM,” ujar Din.

PKS Memilih Bersama Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Medan (27/3) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi terkait harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mitra koalisi yang baik.  Akan tetapi apabila PKS harus memilih satu diantara dua, tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS. Jika opsi yang dipilih pada akahirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat.

Demikian pidato politik Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS tahun 2012 di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (27/3). Pidato tersebut menegaskan kembali sikap PKS mengenai rencana kenaikkan harga BBM yang akan diambil pemerintah.

PKS berusaha bersikap konsisten dalam mengawal seluruh kebijakan yang sudah disepakati bersama mitra koalisi sejak lebih dari 15 bulan yang lalu untuk tidak menaikkan harga BBM. Disepakati untuk mengemabangkan energi alternatif, mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas, dan mencari beragam alternatif solusi tanpa menaikkan harga BBM.

“Kami sudah memberikan lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikkan harga BBM tanpa mengancam keselamatan APBN kita. Dan itu semua sudah disampaikan sejak 1,5 tahun yang lalu,” ujar Lutfhi.

Menurut Luthfi, PKS sudah melakukan berbagai simulasi (exercise) terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikkan harga BBM. Dan semua itu kami sajikan untuk bangsa ini dimana persoalan kenaikkan harga BBM akan menyangkut nasib 1/3 penduduk negeri ini. “Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikkan harga BBM,” ujar Lutfhi.

Lebih lanjut Lutfhi mengatakan, jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikkan harga BBN itu bersikukuh menaikkan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan. Kami lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai himpitan kehidupan yang kian menyulitkan.

PKS, ujar Luthfi lagi,  menyampaikan usulan alternatif yaitu pertama, besaran subsidi energi sebesar Rp 225 triliun pada APBN-Perubahan 2012. Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp 137,4 triliun) , listrik (Rp 65 triliun) dan alokasi cadangan risiko energi (Rp 23 triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 UU No. 22 tahun 2011 serta upaya penanggulangan dampaknya. “Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN-P sebesar 2,23% tercapai seperti dalam usulan pemerintah,” ujar Luthfi.

Akan halnya demonstrasi yang marak belakangan ini, Luthfi meminta agar semua pihak menahan diri untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi yang kehilangan substansi. Luthfi meminta kader-kader PKS untuk tertib dan tidak turun ke jalan karena saat ini pembahasan intensif terus dilakukan.