PKS Prihatin Setgab Ribut Masalah Koalisi Daripada Pikirkan Rakyat

Jakarta (5/4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan sikap partai koalisi dalam Setgab yang lebih meributkan jabatan menteri, daripada memikirkan nasib rakyat. Apalagi, saat ini harga barang kebutuhan masih tinggi, padahal harga BBM tidak jadi naik.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (4/5) menanggapi pernyataan anggota koalisi yang malah meributkan jabatan menteri, tapi melupakan nasib rakyat kecil.

"Isu setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat. Isu besar pemerintah seharusnya fokus mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah BBM akan naik, kapan dan berapa naiknya,"  tegas Mahfudz.
Menurut Mahfudz, pemerintah harusnya fokus menjawab persoalan harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik. Padahal, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi batal dilakukan per 1 April lalu.
"Bagaimana pemerintah bisa menurunkan harga kebutuhan dasar masyarakat. Ini yang dibutuhkan rakyat dari pemerintah," imbuhnya.
PKS, lanjut Mahfudz, siap menerima konsekuensi apa pun terkait sikap politik mereka yang menolak rencana kenaikan harga BBM.
"Setgab jangan membuat sibuk masyarakat dengan isu koalisi. Turunkan harga-harga sekarang. Itu keinginan masyarakat," tegas dia.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Lebih Penting Pikirkan Nasib Rakyat Kalau BBM Jadi Naik

Jakarta (3/4) –  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa pemberitaan media dan opini publik yang lebih banyak menyorot konflik politik (seperti nasib PKS dalam koalisi) dikhawatirkan akan menghilangkan esensi atau mereduksi makna penolakan penaikan harga BBM oleh rakyat.

“Janganlah isu penolakan penaikan harga BBM yang menjadi isu publik berubah arah menjadi isu elitis soal polemik dan konflik politik diantara partai-partai khususnya yang tergabung dalam koalisi,” demikian saran Jazuli Juwaini, yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini, Paripurna DPR telah usai. Sikap fraksi-fraksi juga sudah jelas. Keputusan telah diambil, meskipun keputusan DPR RI tersebut masih akan diuji materi baik secara formil maupun materiil. Bagi PKS yang terpenting adalah bagaimana nasib rakyat seteleh keputusan Paripurna tersebut.
“Sikap kami jelas. Kami dengar suara rakyat, tolak kenaikan harga BBM. Sebagai konsekuensi kami berbeda dengan pendapat mayoritas fraksi koalisi, silakan Pak SBY evaluasi PKS. Kami siap apapun keputusannya karena prerogatif ada di tangan Presiden SBY. Demikian saja, titik, tidak usah diperdebatkan,” tegas Jazuli Juwaini.
“Selebihnya kami tidak tertarik bicara nasib kami di koalisi. Lebih penting bagi kami untuk membicarakan nasib rakyat pasca paripurna yang menyetujui penaikan harga BBM dengan syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat 6A UU APBN 2012,” lanjut Anggota Komisi VIII ini.
Terkait posisi PKS pasca Paripurna DPR RI, Jazuli menjelaskan, “Nyatanya, kami saat ini masih bersama koalisi di pemerintahan – sebelum ada keputusan lain dari Pak SBY (mengeluarkan PKS). Maka kami akan tetap memberikan masukan kepada pemerintah/presiden agar BBM bersubsidi tidak dinaikkan, betapapun pemerintah diberikan peluang oleh UU APBN Pasal 7 ayat 6A tersebut,” ungkap Jazuli.
PKS akan tetap mendesak dan mendorong pemerintah untuk melakukan gerakan penghematan (efisiensi) nasional yang masif dan efektif pada pos-pos anggaran di semua kementerian/lembaga. PKS juga akan mendesak pemerintah untuk secara bertahap melakukan penghematan penggunaan energi fosil ini serta melakukan alih energi dari minyak ke energi alternatif supaya kita tidak salalu kerepotan menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.
“Apapun akan kami lakukan agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, dan hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sehingga rakyat miskin yang hidupnya sudah sulit dan terhimpit tidak bertambah lagi bebannya. Inilah pendapat dan pendirian kami,” pungkas Jazuli Juwaini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Hidayat : Buat Warga Tidak Mampu, Biaya Rumah Sakit, Pernikahan, Melahirkan & Pemakaman Harus Gratis

Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa kemampuan dana APBD DKI Jakarta sesungguhnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan warga Jakarta yang hidupnya susah, Jika memang perlu semua kebutuhan dasar warga terkait dengan kesehatan, pernikahan, hingga kematian tidak usah keluar biaya.

“Seluruhnya gratis. Jadi tidak hanya saat hidupnya saja mereka sejahtera, bahkan hingga akhir hidupnya pun kita upayakan untuk sejahtera,” ujar Hidayat disela-sela kunjungan ke Studio TransTV. Rabu 04/04/2012.

Selain itu Hidayat juga memberikan dukungan dan penghargaan kepada TransTV yang banyak memberikan tayangan positif dan sarat nilai-nilai yang mendidik.
“Semoga tayangan positif yang bernilai edukasi ini tetap dipertahankan, dan kehadiran TransTV bisa menjadi solusi serta meningkatkan kemajuan bangsa dan negara” tutup Hidayat. [ard]

Sumber: Suara Jakarta

Dana Amal PKS Setahun Capai Rp 300 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam setahun mampu mengumpulkan dana amal dari para kadernya sekitar Rp 300 miliar. Dana itu, selain dari pemotongan gaji politisi PKS yang menjadi anggota dewan, juga hasil dari sumbangan simpatisan, serta beragam aktivitas yang digelar partai.

“Dana charity kami lebih 300 miliar per tahun. Tapi tidak cukup untuk membiayai roda organisasi PKS,” ujar Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam diskusi 'Partai Politik Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar dan Solusi Korupsi Politik'.  Acara tersebut dihelat Harian Republika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di Universitas Padjadjaran (Unpad), Ahad (18/3).

Menurut Anis, setiap anggota Fraksi PKS DPR, gajinya setiap bulan dipotong Rp 20 juta. Untuk DPRD provinsi dipotong Rp 6 juta per bulan, dan potongan Rp 2 juta per bulan bagi DPRD kabupaten/kota. Adapun kalau kader PKS mendapat honor tambahan, imbuh dia, maka diberlakukan sumbangan absolut kepada partai sebanyak puluhan persen.
Meski dana yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, Anis mengaku pengeluaran PKS lebih besar dari itu. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada anggaran yang diambil dari APBN untuk dialokasikan kepada partai.
Tujuannya, kata dia, agar parpol bisa hidup normal dan tidak mencari pembiayaan lewat jalur ilegal. “Perlu ada kontribusi APBN untuk program pendidikan dan pengkaderan parpol. Ini agar politisi yang duduk di DPR bisa berperan memperjuangkan aspirasi rakyat,” saran wakil ketua DPR tersebut.

Sumber: Republika

PKS Memilih Bersama Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Medan (27/3) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi terkait harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mitra koalisi yang baik.  Akan tetapi apabila PKS harus memilih satu diantara dua, tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS. Jika opsi yang dipilih pada akahirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat.

Demikian pidato politik Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS tahun 2012 di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (27/3). Pidato tersebut menegaskan kembali sikap PKS mengenai rencana kenaikkan harga BBM yang akan diambil pemerintah.

PKS berusaha bersikap konsisten dalam mengawal seluruh kebijakan yang sudah disepakati bersama mitra koalisi sejak lebih dari 15 bulan yang lalu untuk tidak menaikkan harga BBM. Disepakati untuk mengemabangkan energi alternatif, mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas, dan mencari beragam alternatif solusi tanpa menaikkan harga BBM.

“Kami sudah memberikan lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikkan harga BBM tanpa mengancam keselamatan APBN kita. Dan itu semua sudah disampaikan sejak 1,5 tahun yang lalu,” ujar Lutfhi.

Menurut Luthfi, PKS sudah melakukan berbagai simulasi (exercise) terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikkan harga BBM. Dan semua itu kami sajikan untuk bangsa ini dimana persoalan kenaikkan harga BBM akan menyangkut nasib 1/3 penduduk negeri ini. “Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikkan harga BBM,” ujar Lutfhi.

Lebih lanjut Lutfhi mengatakan, jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikkan harga BBN itu bersikukuh menaikkan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan. Kami lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai himpitan kehidupan yang kian menyulitkan.

PKS, ujar Luthfi lagi,  menyampaikan usulan alternatif yaitu pertama, besaran subsidi energi sebesar Rp 225 triliun pada APBN-Perubahan 2012. Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp 137,4 triliun) , listrik (Rp 65 triliun) dan alokasi cadangan risiko energi (Rp 23 triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 UU No. 22 tahun 2011 serta upaya penanggulangan dampaknya. “Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN-P sebesar 2,23% tercapai seperti dalam usulan pemerintah,” ujar Luthfi.

Akan halnya demonstrasi yang marak belakangan ini, Luthfi meminta agar semua pihak menahan diri untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi yang kehilangan substansi. Luthfi meminta kader-kader PKS untuk tertib dan tidak turun ke jalan karena saat ini pembahasan intensif terus dilakukan.