Jelang Mukernas PKS, 500 Becak Bermotor Service Gratis

MEDAN (Berita) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupaya untuk terus dekat dengan masyarakat. Menjelang pelaksanaan   Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Medan 26 hingga 30 Maret PKS mencoba berbagi dengan para abang beca, dengan memberi fasilitas service gratis.

Sebanyak 500 beca bermotor mendapat kesempatan untuk menyervis kenderaannya itu, yang pelaksanaannya dibuka secara resmi Ketua Panitia Mukernas PKS 2012, H M Hafez Lc MA, Selasa (20/03) di Imam Service, Jalan Bromo Medan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pengemudi Betor yang dalam kesehariannya mencari nafkah tidak terlepas dari Bahan Bakar Minyak (BBM). Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM mulai 1 April yang tentunya sangat memukul masyarakat termasuk para pengemudi Betor,” kata Hafez yang juga Ketua Umum DPW PKS Sumut, dalam sambutannya di hadapan puluhan Abang becak yang menghadiri proses lounching servis gratis tersebut.
Kegiatan tersebut menurut Hafez, diharapkan dapat menjadi pemicu bagi partai politik (Parpol) lain, organisasi kemasyarakatan dan pihak-pihak lainnya. Sebab, saat ini pelayanan secara gratis yang tentunya sangat dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sudah mulai dilupakan sebagian pihak. Padahal, pelayanan seperti ini sangat efektif untuk memberikan motivasi bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
“PKS sendiri, dalam rangkaian Muksernas 2012 akan melaksanakan pelayanan-pelayanan gratis kepada masyarakat. Selain servis gratis untuk Betor, juga akan ada pengobatan gratis dan pelayanan publik secara gratis lainnya,” lanjut Hafez.
Turut hadir dalam acara tersebut Kabid Kaderisasi PKS Sumut Mahmud Soleh Spdi MA, Ketua DPD PKS Kota Medan Azhar Arifin Lc, Sekretaris DPD PKS Medan Abdul Rahim Siregar ST dan Ketua DPAC PKS Medan Area Lukman Hakim. Selain service gratis, pengemudi Betor juga diberikan oli gratis dan pemasangan tenda betor.
Dalam kesempatan tersebut Hafez mengungkapkan, dengan ditunjukknya Sumut sebagai tuan rumah pelaksanaan Mukernas PKS 2012, maka menjadi kebanggan tersendiri bagi masyarakat Sumut dengan kepercayaan tersebut. Karena itu, katanya, dia berharap seluruh kepanitiaan dan masyarakat menyukseskan seluruh kegiatan yang memberi manfaat positif bagi masyarakat dan pembangunan Sumut ke depan.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Medan Azhar Arifin, dalam sambutannya mengajak seluruh pihak, khususnya para pengemudi Betor untuk memanfaatkan pelayanan servis gratis tersebut. Sehingga, Betor yang dikemudikan untuk mencari nafkah tersebut berada dalam keadaan sehat dan dapat meraih rezeki yang lebih banyak. “Suatu kehormatan dengan diadakannya servis gratis yang akan mencakup 21 kecamatan di Kota Medan ini,” katanya.
Di Kota Medan, selain minibus angkutan kota (Angkot), Betor merupakan sarana yang paling jamak digunakan masyarakat sebagai sarana angkutan untuk di dalam maupun pinggiran kota. Tergolong lebih praktis, karena rute yang dilewati tergantung pada permintaan penumpang. Berbeda dengan Angkot yang telah memiliki rute/trayek tetap. (irm)

Sumber: Berita Sore

Hidayat : Buat Warga Tidak Mampu, Biaya Rumah Sakit, Pernikahan, Melahirkan & Pemakaman Harus Gratis

Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa kemampuan dana APBD DKI Jakarta sesungguhnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan warga Jakarta yang hidupnya susah, Jika memang perlu semua kebutuhan dasar warga terkait dengan kesehatan, pernikahan, hingga kematian tidak usah keluar biaya.

“Seluruhnya gratis. Jadi tidak hanya saat hidupnya saja mereka sejahtera, bahkan hingga akhir hidupnya pun kita upayakan untuk sejahtera,” ujar Hidayat disela-sela kunjungan ke Studio TransTV. Rabu 04/04/2012.

Selain itu Hidayat juga memberikan dukungan dan penghargaan kepada TransTV yang banyak memberikan tayangan positif dan sarat nilai-nilai yang mendidik.
“Semoga tayangan positif yang bernilai edukasi ini tetap dipertahankan, dan kehadiran TransTV bisa menjadi solusi serta meningkatkan kemajuan bangsa dan negara” tutup Hidayat. [ard]

Sumber: Suara Jakarta

Mardani: Posisi PKS di Koalisi Itu Masalah Kecil

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat pimpinan di DPR RI, Jakarta. Rapat yang dipimpin Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq itu membahas posisi partai dalam tubuh Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah. Meski demikian, PKS tak ambil pusing soal posisi tersebut.

"Itu masalah kecil. Masalah utamanya, PKS ingin selalu berjuang untuk kepentingan publik di dalam maupun luar koalisi. Seharusnya kita bersama-sama memperbaiki harga bahan pangan yang telanjur naik sebelum keputusan menaikkan harga BBM," kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera di Jakarta, Kamis (5/4).

Menurut Mardani, Fraksi PKS di DPR akan tetap bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. Partainya pun tak mau ambil pusing soal penggantian atau reshuffle tiga kader PKS dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Ketiga orang itu yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring; Menteri Pertanian, Suswono; serta Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. 
Ketiganya mengaku siap direshuffle. Tapi PKS masih menunggu keputusan istana terkait posisi ketiga orang tersebut. Sebab, reshuffle merupakan hak pregoratif Presiden Indonesia.(RRN)

Sumber: MetroTV News

Hidayat: Soal BBM, Sikap PKS Sudah Jelas

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini tetap menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). PKS tak mau mengubah sikapnya meski pembahasan rencana kenaikan harga BBM tersebut telah dibahas oleh partai koalisi yang tergabung di Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Sikap PKS sudah jelas, bahwa PKS sudah berikan masukan yang dirasa bisa jadi solusi terhadap permasalahan BBM ini dilakukan secara rasional dan faktual," ucap Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat ditemui okezone di Jakarta, Rabu (28/3/2012) malam.

Kalau pemerintah tetap membuat keputusan untuk menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), lanjut Hidayat, PKS akan tetap bersama rakyat.
"Kalau pemerintah membuat keputusan tetap menaikan harga BBM, Presiden Partai mengatakan akan tetap bersama dengan rakyat yang telah membesarkan PKS," tambahnya.
Hal tersebut, kata Hidayat, banyak korban masyarakat akan dampaknya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini.
"Mereka kena dampak dari kenaikan BBM, terutama kaum ibu-ibu mereka harus diperhatikan khusus. Karena mereka yang paling menjerit akibat kenaikan BBM ini," tutupnya.

Sumber: Okezone

Dana Amal PKS Setahun Capai Rp 300 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam setahun mampu mengumpulkan dana amal dari para kadernya sekitar Rp 300 miliar. Dana itu, selain dari pemotongan gaji politisi PKS yang menjadi anggota dewan, juga hasil dari sumbangan simpatisan, serta beragam aktivitas yang digelar partai.

“Dana charity kami lebih 300 miliar per tahun. Tapi tidak cukup untuk membiayai roda organisasi PKS,” ujar Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam diskusi 'Partai Politik Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar dan Solusi Korupsi Politik'.  Acara tersebut dihelat Harian Republika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di Universitas Padjadjaran (Unpad), Ahad (18/3).

Menurut Anis, setiap anggota Fraksi PKS DPR, gajinya setiap bulan dipotong Rp 20 juta. Untuk DPRD provinsi dipotong Rp 6 juta per bulan, dan potongan Rp 2 juta per bulan bagi DPRD kabupaten/kota. Adapun kalau kader PKS mendapat honor tambahan, imbuh dia, maka diberlakukan sumbangan absolut kepada partai sebanyak puluhan persen.
Meski dana yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, Anis mengaku pengeluaran PKS lebih besar dari itu. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada anggaran yang diambil dari APBN untuk dialokasikan kepada partai.
Tujuannya, kata dia, agar parpol bisa hidup normal dan tidak mencari pembiayaan lewat jalur ilegal. “Perlu ada kontribusi APBN untuk program pendidikan dan pengkaderan parpol. Ini agar politisi yang duduk di DPR bisa berperan memperjuangkan aspirasi rakyat,” saran wakil ketua DPR tersebut.

Sumber: Republika

Din: Dukung Kenaikan BBM, 5 Parpol Khianati Suara Rakyat!

Jakarta/detiknews- Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyesalkan keputusan lima partai politik mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui revisi UU APBN Perubahan tahun 2012. Bagi Din, keputusan kelima parpol yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB telah mengkhianati suara penolakan kenaikan harga dari rakyat.

“Sangat mengecewakan, lima partai politik bermain-main dengan aspirasi rakyat. Sudah sangat jelas survei menunjukkan sekitar 90 % rakyat menolak kenaikan harga BBM,” kata Din Syamsuddin kepada detikcom, Minggu (1/4/2012).

Menurut Din, masyarakat menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM karena bakal menambah beban ekonomi dengan ikut naiknya harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi.

Penolakan ini juga disuarakan melalui unjuk rasa yang digelar mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat yang dilakukan secara masif serempak di daerah.

“Seharusnya sinyal penolakan ini ditangkap oleh partai politik sebagai aspirasi rakyat. Sayangnya sebagian parpol tidak menangkapnya justru mempertimbangkan kepentingan koalisi,” sindirnya.

Seperti diketahui, harga BBM batal dinaikan per 1 April 2012. Dalam putusan revisi UU APBN Perubahan 2012, DPR menyetujui tambahan pasal 7 ayat 6 A yang memberi kewenangan bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai US$ 120 per barel dalam enam bulan terakhir.

“Muhammadiyah berpendapat meyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar bebas bertentangan dengan keputusan MK yang membatalkan Pasal 28 ayat 2 UU Migas. Ini persoalan mendasar, yang seyogyanya semua parpol harus berkomitmen kepada penegakan konstitusi dan kedaulatan negara di bidang ekonomi,” pungkasnya.

Kendati begitu Din memberi apresiasi kepada empat fraksi yakni PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura menolak amandemen Pasal 7 ayat 6 yang menyebut harga eceran BBM tidak mengalami kenaikan.

“Muhammadiyah sangat menghargai PDIP, Hanura, Gerindra, dan PKS yang memilih menolak kenaikan harga BBM,” ujar Din.